KENANG-KENANGAN : Pj Sekprov Kaltara, Dr Bustan, SE, M.Si menyerahkan cenderamata dari Pemprov Kaltara kepada Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Politik, Kementerian Komdigi, Arnanto Nur Prabowo di Gedung Utama Kemenkomdigi, Selasa (6/5).

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menyampaikan sejumlah usulan penanganan akses jaringan telekomunikasi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Usulan ini disampaikan saat beraudiensi bersama Staf Khusus Menteri Komdigi, Selasa (6/5). 

Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr Bustan, SE., M.Si mengungkapkan penanganan jaringan telekomunikasi di Kaltara merupakan yang harus dilakukan. Alasannya provinsi ke 34 ini merupakan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Di samping itu Kaltara juga memiliki wilayah geografis yang cukup luas. 

Alasan lainnya ialah keterbatasan infrastruktur dasar, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan. Kemudian, kesenjangan digital yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Lalu, konektivitas yang belum merata, baik transportasi maupun telekomunikasi. 

“Pada audiensi ini kami menyampaikan bahwa Kaltara sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengoptimalisasi kembali jaringan telekomunikasi. Karena masih ada beberapa wilayah blank spot area,”kata Pj Sekprov di Gedung Utama Kementerian Komdigi, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan Kaltara menghadapi tantangan multidimensi dalam sektor penyediaan layanan dasar kepada masyarakat akibat ketimpangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, dan keterbatasan konektivitas internet, terutama di daerah 3T.

“Di mana internet di pedalaman Kalimantan
Utara, khususnya di Kabupaten Malinau,
Nunukan, dan Tana Tidung, masih sangat
terbatas dengan bandwidth rata-rata hanya 1-2 Mbps dan koneksi yang tidak stabil,”paparnya. 

Pada kesempatan tersebut, Pj Sekprov didampingi Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Dr H Syahrullah Mursalin, M.P serta Kepala DKISP, Dr H Iskandar Alwi, S.IP., M.Si.

Kondisi ini, kata Bustan sangat kontras dengan wilayah perkotaan yang memiliki konektivitas yang lebih baik, menciptakan kesenjangan digital yang signifikan.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Politik Kementerian Komdigi, Arnanto Nur Prabowo mengungkapkan Kaltara lengkap persyaratannya untuk dibantu oleh Komdigi. 

“Selain kita membantu, ini merupakan beranda terdepan Indonesia. Sehingga yang menjadi penting. Ada beberapa skema yang akan digunakan, tentunya nanti dari Pemprov Kaltara dan Komdigi akan berkomunikasi secara intensif bagaimana jaringan telekomunikasi ini dapat dioptimalkan,”katanya.

Ia juga menyampaikan, bahwa Kaltara menjadi salah satu perhatian Menteri Komdigi Meutya Hafid. Sebab, wilayah ini berbatasan langsung dengan Negara Malaysia sehingga area blankspotnya harus diminimalisir. 

“Ini menjadi perhatian Ibu Menteri Komdigi, kita berharap area blankspot di Kaltara dapat diminimalisir kalau bisa tidak ada lagi,”tuntasnya.